Jakarta, 6 Maret 2025 – Dugaan penyelewengan dana publik di Kabupaten Sorong kembali mencuat dan memicu kemarahan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama aparat penegak hukum kini tengah mengusut tuntas skandal ini.
Kepala BPK dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap kasus ini. “Dana publik adalah amanah rakyat. Kami akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Investigasi awal mengungkap adanya keterlibatan pejabat pemerintah daerah dan oknum swasta dalam penyalahgunaan anggaran. Saat ini, tim penyelidik masih terus mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi aktor utama di balik skandal ini.
Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (MPN FAMI), Adv. Binsar Pariluan Hutabarat, turut menanggapi kasus ini. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di daerah harus lebih serius. “Kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan anggaran, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum kita. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kejahatan serupa akan terus berulang,” ujar Binsar.
Binsar juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan lembaga independen dalam mengawal proses hukum. “Transparansi sangat diperlukan. Kami di FAMI siap mengawal dan memastikan agar tidak ada intervensi politik atau kepentingan tertentu yang menghambat jalannya proses hukum,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat Sorong menuntut transparansi dan tindakan cepat. “Kami lelah melihat kasus seperti ini terus berulang. Jangan sampai kasus ini hanya jadi tontonan tanpa kejelasan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Pakar hukum pidana menilai bahwa kasus ini adalah ujian bagi integritas lembaga hukum di Indonesia. “Penyelewengan dana publik bukan sekadar korupsi biasa, tetapi kejahatan terhadap rakyat. Jika pelaku tidak ditindak, ini akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi perbincangan nasional. Publik kini menunggu apakah hukum akan benar-benar ditegakkan atau justru kembali tumpul ke atas. Satu hal yang pasti, masyarakat Sorong tidak ingin kasus ini berlalu begitu saja.
Redaksi Sorot Nasional
