Sorong, Papua Barat Daya — Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan dan Ormas Republik Indonesia (DPW AWMORI) Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Ketua DPW AWMORI PBD, Onim, menegaskan bahwa sistem penegakan hukum di wilayah tersebut telah menunjukkan praktik diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pernyataan resminya, Onim menyampaikan bahwa hukum yang seharusnya menjadi panglima justru digunakan untuk menekan dan mendiskreditkan masyarakat adat Papua, terutama jika mereka menolak untuk terlibat atau mendukung kepentingan ekonomi ilegal, seperti perjudian, peredaran minuman keras, dan bisnis BBM ilegal.
“Saat ini, praktik perjudian jenis Togel di Kota Sorong dibiarkan berjalan secara terbuka, tanpa tindakan tegas dari pihak kepolisian. Bahkan, ada indikasi bahwa para bandar judi mendapat perlindungan dari oknum di tubuh Polda Papua Barat Daya,” tegas Onim.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana masyarakat Papua yang menyuarakan hak-hak politik dan adat kerap dituduh makar, sementara praktik bisnis ilegal terus dibiarkan tumbuh.
DPW AWMORI PBD menilai, pembiaran terhadap praktik ilegal seperti Togel tidak hanya melemahkan ekonomi masyarakat adat, tetapi juga menjadi bentuk penghancuran sistematis terhadap masa depan OAP. Mereka juga menuding bahwa ada aliran dana besar dari praktik perjudian yang mengalir sebagai “pajak tidak resmi” kepada oknum penegak hukum.
“Kalau hukum benar-benar panglima, maka praktik perjudian, miras, dan bisnis ilegal lainnya seharusnya diberantas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya — masyarakat kecil dikorbankan, sementara mafia hukum dilindungi,” tambah Onim.
Atas dasar itu, DPW AWMORI PBD secara tegas meminta agar Kapolda Papua Barat Daya segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan adil dan transparan. Onim juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, terutama generasi muda, tokoh adat, dan praktisi hukum, untuk bersatu menyuarakan kebenaran dan menolak keterlibatan dalam jaringan kejahatan yang dilegalkan oleh pembiaran aparat.
“Jangan salahkan jika ke depan masyarakat Papua turun tangan sendiri menolak segala bentuk praktik ilegal ini. Karena ketika hukum tidak adil, rakyat akan bertindak,” tutupnya.
Laporan FO
