Jakarta, 10 Maret 2025 – Sejumlah intelektual dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mempertanyakan lambannya penanganan laporan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong. Mereka menyoroti permasalahan terkait distribusi beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Sorong Selatan serta keterlambatan pembayaran insentif tenaga medis di RSUD Scholo Keyen Teminabuan.
Menurut mereka, persoalan distribusi beras ASN yang melibatkan Pemda Sorong Selatan dan Bulog Teminabuan mengindikasikan adanya ketidaktertiban administrasi dan dugaan kelalaian dalam pengelolaan hak-hak pegawai negeri. “Para ASN sudah tidak menerima kesejahteraan dalam bentuk insentif atau tunjangan kinerja, kini mereka kembali dirugikan dengan ketidakjelasan distribusi jatah beras,” ujar salah satu perwakilan intelektual Sorong Selatan.
Selain itu, mereka juga menyoroti aksi pemalangan gedung RSUD Scholo Keyen oleh tenaga medis sebagai bentuk protes terhadap belum dibayarkannya hak insentif mereka. “Ini menunjukkan bobroknya tata kelola Pemda Sorong Selatan dalam mengurus hak tenaga medis yang telah bekerja melayani masyarakat,” tambahnya.
Mereka mengaku telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Negeri Sorong sejak tiga minggu lalu. Namun, hingga saat ini, mereka menilai belum ada respons konkret dari pihak kejaksaan. “Kami sudah menyerahkan bukti-bukti secara jelas, tetapi hingga sekarang masih diberi jawaban bahwa laporan kami masih dalam tahap pelajaran. Ini mencurigakan,” tegas mereka.
Lebih lanjut, mereka meminta Kepala Kejaksaan Negeri Sorong segera mengambil langkah tegas dalam menangani laporan tersebut. Jika tidak ada perkembangan berarti, mereka berencana mencabut laporan dari Kejari Sorong dan akan membawa persoalan ini langsung ke Komisi Kejaksaan RI serta Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi kinerja para aparat penegak hukum di daerah.
“Kami menilai penegakan hukum di Papua Barat Daya masih tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Jika laporan kami terus diabaikan, kami akan memastikan bahwa dugaan ketidakberesan ini sampai ke tingkat nasional,” tegas perwakilan intelektual Sorong Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Sorong belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut.
