Sorong, 14 April 2025 — Aktivitas pembalakan liar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, semakin marak dan terbuka. Para pemain lama dalam jaringan mafia kayu disebut tetap bebas beroperasi tanpa hambatan berarti dari aparat penegak hukum. Hal ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan dan Masyarakat Original Republik Indonesia (DPW AWMORI) Papua Barat Daya.
Ketua DPW AWMORI PBD, Onim, dalam pernyataannya menegaskan bahwa saat ini terdapat gudang penampungan kayu ilegal di kawasan Kanal Victory, Kilometer 10 Pantai, yang terang-terangan melakukan aktivitas bongkar muat kayu untuk tujuan ekspor. Diduga kuat, kegiatan ini dibiarkan begitu saja oleh aparat terkait, termasuk Polda Papua Barat Daya, Bea Cukai, dan Polisi Kehutanan.
“Kami mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk segera menindak tegas tempat penampungan kayu ilegal (TPK) dan menyita kayu-kayu yang telah dibabat secara ilegal. Jika tidak ada ketegasan, maka kerusakan hutan Papua akan semakin parah,” ujar Onim.
DPW AWMORI PBD juga menyerukan kepada seluruh LSM lingkungan, lembaga masyarakat adat, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay, serta Forum Lintas Suku Asli Papua untuk angkat suara dan bersatu menolak eksploitasi hutan Papua yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Onim, aksi mafia kayu ini bukan hanya mencuri sumber daya alam Papua, tetapi juga merusak tanah leluhur dan budaya masyarakat adat. Ia mendesak agar para aktivis HAM, tokoh adat, dan anggota legislatif yang berasal dari Papua — termasuk para senator dan anggota DPR RI — untuk memegang teguh mandat rakyat dalam melindungi hutan adat dari eksploitasi.
“Kami juga mengajak masyarakat kecil untuk menjadi mata dan telinga bagi Papua. Siapapun yang melihat aktivitas pembalakan liar, dokumentasikan dan sebarkan. Ini adalah bentuk perlawanan kita bersama,” tambahnya.
DPW AWMORI PBD turut meminta Gubernur Papua Barat Daya untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai titik TPK ilegal dan menutupnya secara permanen. Selain itu, Dewan HAM Gereja diminta menyuarakan keprihatinan ini hingga ke forum internasional seperti Dewan HAM PBB.
“Jangan sampai dunia mengira Papua baik-baik saja. Padahal kami di sini sedang menghadapi perampokan dan perusakan alam yang sistematis,” tegas Onim.
