Republika News–Asosiasi Pemerhati dan Pemberdayaan Desa Nusantara (APPDN) secara resmi menetapkan kepengurusan Badan Pimpinan Provinsi (BPP) APPDN Papua Barat Daya untuk periode 2025-2028. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pimpinan Nasional APPDN Nomor: 45/SK/BPN-APPDN/III/2025, yang ditandatangani langsung oleh Presiden APPDN, Rina Masita Yunita, S.M., M.SW., CWS., C.LMA.
Dalam keputusan ini, Badan Pimpinan Provinsi Papua Barat Daya diamanahkan kepada Yeskel Klasuat, seorang putra asli Papua yang memiliki dedikasi tinggi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen APPDN dalam mempercayakan kepemimpinan daerah kepada figur lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, serta tantangan pembangunan desa di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam keputusan ini, Badan Pimpinan Provinsi Papua Barat Daya diamanahkan kepada Yeskel Klasuat, seorang putra asli Papua yang memiliki dedikasi tinggi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen APPDN dalam mempercayakan kepemimpinan daerah kepada figur lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, serta tantangan pembangunan desa di wilayah Papua Barat Daya.
APPDN Dorong Transformasi Desa di Papua Barat Daya
Dalam keterangannya, Presiden APPDN, Rina Masita Yunita, menegaskan bahwa kepengurusan yang baru ini memiliki tugas penting dalam memperjuangkan pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program APPDN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua Barat Daya. Oleh karena itu, kepemimpinan APPDN di tingkat provinsi harus dipegang oleh mereka yang memiliki akar kuat di daerahnya, dan Yeskel Klasuat adalah sosok yang tepat untuk membawa perubahan bagi desa-desa di Papua Barat Daya,” ujar Rina Masita Yunita.
Sementara itu, Yeskel Klasuat, yang kini mengemban amanah sebagai Ketua BPP APPDN Papua Barat Daya, menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat desa.
“Saya akan memastikan bahwa APPDN di Papua Barat Daya benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat desa. Kami akan mendorong program-program nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan desa, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa,” tegasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
APPDN menegaskan bahwa kepengurusan yang baru ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Surat Keputusan ini akan ditembuskan kepada sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya:Gubernur Papua Barat Daya,Ketua DPRD Papua Barat Daya,Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya,kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Bupati/Walikota se-Papua Barat Daya,Kepala Desa se-Papua Barat Daya
Langkah ini menunjukkan komitmen APPDN dalam membangun komunikasi yang kuat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.
Pelantikan Pengurus dan Program Strategis
Setelah penetapan ini, APPDN akan segera menggelar pelantikan pengurus Badan Pimpinan Provinsi Papua Barat Daya, yang akan menjadi momen penting dalam sejarah organisasi. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Yeskel Klasuat antara lain: Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penguatan ekonomi desa dengan mendorong program usaha berbasis komunitas dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),pengembangan infrastruktur desa untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,advokasi kebijakan desa agar regulasi yang dibuat berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
APPDN menegaskan bahwa dengan kepengurusan baru ini, organisasi akan semakin fokus pada upaya pemberdayaan desa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Humas BPN APPDN
